PANGKALPINANG, BANGKA BELITUNG IMCpost Persoalan pengembalian uang sebesar Rp5,3 juta yang dikaitkan dengan dugaan praktik arisan bermasalah kini berkembang menjadi polemik baru. Warga yang mengaku mengalami kerugian mempertanyakan munculnya narasi dugaan intimidasi terhadap seorang perempuan bernama Yuliana yang disebut mengaku sebagai jurnalis sekaligus memiliki hubungan keluarga dengan Vidia.
Menurut keterangan pihak pelapor, persoalan awal bukan berkaitan dengan intimidasi, melainkan permintaan kepastian mengenai pengembalian uang yang disebut belum diselesaikan.
Total uang yang dipersoalkan mencapai Rp5,3 juta. Dari jumlah tersebut, sekitar Rp4,2 juta disebut merupakan uang milik kerabat, sementara Rp1,1 juta merupakan uang milik pelapor.
Pihak pelapor menyebut dana tersebut masuk dalam kegiatan arisan yang dikelola Vidia. Namun, hingga persoalan tersebut mencuat, pengembalian uang disebut belum mendapatkan kepastian.
“Kami hanya meminta hak kami dikembalikan. Kami tidak datang untuk mengancam siapa pun,” ujar salah satu pihak yang meminta identitasnya dirahasiakan.
Berawal dari Upaya Mencari Kepastian
Menurut keterangan pelapor, ketika Vidia sulit dihubungi, pihaknya berupaya mencari jalur komunikasi melalui keluarga.
Dalam komunikasi tersebut, disebutkan adanya pembicaraan mengenai kemungkinan pembayaran sebagian terlebih dahulu dan sisanya dilakukan secara bertahap.
Pelapor mengaku bersedia apabila pembayaran dilakukan secara mencicil, selama terdapat kepastian mengenai jumlah dan waktu pembayaran.
“Saya bilang, cicil pun tidak masalah. Yang penting ada kepastian dan tanggalnya,” ujar pelapor.
Namun, menurut keterangannya, persoalan kemudian berkembang ketika Yuliana ikut masuk dalam komunikasi dan menyatakan dirinya sebagai pihak yang memiliki hubungan keluarga dengan Vidia.
Pelapor mempertanyakan kapasitas Yuliana dalam persoalan tersebut, terutama karena pembicaraan yang dilakukan menyangkut uang yang menurut pelapor merupakan hak warga.
Pelapor Bantah Ada Intimidasi
Pihak pelapor membantah adanya ancaman atau intimidasi terhadap Yuliana.
Menurut mereka, komunikasi tersebut dilakukan untuk mengetahui identitas, hubungan, serta kapasitas Yuliana dalam persoalan penyelesaian uang tersebut.
Pelapor juga menyatakan bahwa percakapan telah direkam dan menurut mereka tidak terdapat ancaman fisik maupun verbal sebagaimana yang kemudian diberitakan.
“Kami mengajaknya berbicara bukan untuk menakuti. Kami hanya ingin tahu siapa yang berbicara dan apa perannya dalam persoalan ini,” katanya.
Menurut pihak pelapor, hanya satu orang yang berbicara langsung dengan Yuliana, sementara pihak lainnya hanya mendengarkan percakapan.
Mereka juga menyatakan bahwa tidak terjadi keributan ataupun tekanan fisik dalam peristiwa tersebut.
Narasi Intimidasi Dipersoalkan
Persoalan kemudian berkembang setelah Yuliana menyampaikan kepada sejumlah media bahwa dirinya merasa mendapat perlakuan tidak pantas, tekanan, atau intimidasi ketika berupaya membantu penyelesaian persoalan tersebut.
Pihak pelapor tidak menampik bahwa Yuliana dapat merasa tidak nyaman selama proses komunikasi berlangsung. Namun, mereka membantah bahwa ketidaknyamanan tersebut otomatis membuktikan adanya intimidasi.
“Kami tidak menolak kalau Ibu Yuliana merasa tidak nyaman. Tetapi perasaan tidak nyaman dan tuduhan intimidasi adalah dua hal yang harus dibuktikan dengan fakta,” ujar pihak pelapor.
Mereka juga mempertanyakan pemberitaan yang dinilai hanya mengutip keterangan dari satu pihak tanpa menghadirkan klarifikasi dari pihak yang disebut melakukan intimidasi.
Persoalan Keberimbangan Pemberitaan
Pihak pelapor menilai media yang memberitakan persoalan tersebut semestinya memberikan ruang kepada seluruh pihak yang terlibat.
Menurut mereka, pemberitaan mengenai dugaan intimidasi seharusnya tidak berhenti pada keterangan satu narasumber, terlebih ketika terdapat pihak lain yang membantah tuduhan tersebut.
“Kalau ada tuduhan, tentu kami juga berhak memberikan penjelasan. Jangan sampai publik hanya menerima satu versi,” ujarnya.
Prinsip keberimbangan merupakan bagian penting dalam kerja jurnalistik. Dalam sengketa pemberitaan, pihak yang merasa dirugikan juga memiliki mekanisme hak jawab dan koreksi sesuai ketentuan peraturan pers.
Dugaan Kerugian Tetap Harus Dibuktikan
Di sisi lain, tudingan mengenai dugaan penipuan atau penggelapan juga tidak dapat dianggap sebagai fakta hukum sebelum terdapat proses pemeriksaan dan pembuktian oleh aparat penegak hukum atau putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
Karena itu, persoalan Rp5,3 juta tersebut perlu dipisahkan dari tudingan intimidasi maupun pemberitaan media.
Ada dua persoalan berbeda yang perlu diklarifikasi: pertama, status dan mekanisme pengembalian uang yang dipersoalkan warga; kedua, benar atau tidaknya dugaan intimidasi terhadap Yuliana.
Keduanya membutuhkan keterangan dari seluruh pihak terkait serta bukti yang dapat diverifikasi.
Ruang Klarifikasi Tetap Terbuka
Media ini telah berupaya memberikan ruang kepada pihak-pihak yang disebut dalam persoalan tersebut, termasuk Yuliana, Vidia, serta media yang sebelumnya memberitakan dugaan intimidasi, untuk memberikan klarifikasi.
Hingga berita ini disusun, tanggapan resmi dari pihak-pihak tersebut belum diterima.
Ruang hak jawab dan klarifikasi tetap terbuka sesuai prinsip keberimbangan pemberitaan.
Pada akhirnya, persoalan ini bukan hanya mengenai siapa yang merasa tertekan atau siapa yang merasa dirugikan
Yang jauh lebih penting adalah memastikan setiap tuduhan memiliki dasar yang dapat diverifikasi, setiap pihak mendapatkan kesempatan menjelaskan, dan masyarakat memperoleh informasi yang tidak hanya berasal dari satu sisi
Team Redaksi IMCpost
